Huntara di Sumbar resmi ditempati, BNPB pastikan hak logistik warga terpenuhi

 

Hunian Sementara (Huntara) di Sumatera Barat (Sumbar) yang dibangun Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi mulai ditempati warga pada Sabtu (24/1/2026). Huntara ini tersebar di empat kabupaten, yakni Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan dengan jumlah 267 unit.

Warga masyarakat terdampak bencana yang sebelumnya tinggal di lokasi pengusian, kini mulai berada di tempat yang lebih layak dengan fasilitas yang lebih memadai di Huntara.

Peresmian Huntara tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Secara simbolis, peresmian dan penyerahan kunci dilakukan di Huntara yang berada di Lapangan Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kacamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Menko PMK Pratikno mengatakan, pembangun Huntara dilakukan di banyak tempat di beberapa daerah yang terdampak bencana. Masyarakat sudah mulai menepati Huntara, dan pindah dari lokasi pengusian.

Pratikno mengungkap pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini diketahui oleh Menteri Dalam Negeri, bertugas melakukan percepatan, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri ,Muhammad Tito Karnavian ,selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas gerak cepat BNPB beserta pemerintah daerah dalam menyelesaikan Huntara.

Ia menyebutkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. Mulai dari yang terdampak rusak ringan dan sedang diberikan biaya Rp 15 juta - Rp 30 juta.

Tito mengatakan tahapan DTH sudah dilakukan dan terus akan terus dikoordinasikan dengan BPS untuk validasi data di tiga provinsi terdampak. Jika data sudah tervalidasi, DTH segera dibayar ke rekening penerima. Untuk di Sumbar, sebanyak 1.867 DTH sudah disalurkan ke masyarakat.

DTH diberikan kepada pengungsi yang tidak masuk Huntara. Jumlahnya sebesar Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulannya. Dana tersebut akan diberikan selama enam bulan atau hingga pembangunan hunian tetap (Huntap) selesai dikerjakan.

Sementara itu Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memastikan masyarakat yang telah menepati Huntara akan tetap terpenuhi hak logistiknya.

Untuk di Kabupaten Agam, dari target 385 unit Huntara, 117 unit diantaranya sudah selesai dibangun. Kabupaten Padang Pariaman total 74 unit sudah selesai pembangunnya semua.

Kemudian Kabupaten Lima Puluh Kota dari total 60 unit, baru 34 unit Huntara selesai. Berikutnya, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 62 unit, 42 unit selesai pembangunan. Secara keseluruhan, kebutuhan Huntara di Sumbar berjumlah 417 unit.

Menurut Suharyanto, akan ada beberapa skema pendistribusian logistik untuk masyarakat yang dilakukan di Hantura. Di antaranya jika di lokasi Huntara tidak memungkinkan bagi masyarakat masak sendiri, maka akan disiapkan dapur umum.

Salah seorang penghuni Huntara Lapangan Kayu Pasak, Welmi Asmar, (41 tahun), mengakui fasilitas hunian sementara yang didirikan BNPB cukup memadai bagi keluarganya. Ia memilih tinggal di Huntara dibandingkan di lokasi pengusian.

Ayah dua orang anak ini mengaku, ia biasanya mengungsi di bangunan sekolah dasar yang diisi satu ruang kelas mencapai 20 kepala keluarga. Dengan adanya Huntara ini, kini tidak perlu lagi sempit-sempitan.

Suharyanto menambahkan, di wilayah Sumbar terdapat 13 kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Saat ini Sumbar sudah masuk tahap pemulihan dari transisi darurat.

Menurut Suharyanto, transisi darurat ini menunjukkan kerja pemerintah pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten dan kota telah membuahkan hasil. "Kebutuhan logistik, kebutuhan apapun yang diperlukan daerah dalam masa transisi darurat, sama dengan kondisi tanggap darurat. Tapi kondisi lapangan dalam transisi darurat, lebih baik dari kondisi saat tanggap darurat," jelasnya.

Untuk akses jalan nasional yang terputus, Sumbar juga cepat dalam penanganan. Suharyanto bilang, hanya ada satu jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang masih tahap perbaikan.

Begitupun jalan provinsi yang awalnya terputus karena bencana, saat ini semua sudah tersambung dan dapat dilalui kendaraan. BNPB, menurut Suharyanto, akan terus memonitor perkembangan perbaikan jalan hingga ke tingkat kabupaten, kota sampai ke pedesaan.

Sumber : antarasumbar.com