Sumber foto : tempo.co
Pendidikan tidak selalu harus ditempuh melalui bangku sekolah formal. Buktinya, sejumlah anggota dewan ternyata pernah menyelesaikan pendidikan menengah melalui Paket C, jalur pendidikan kesetaraan yang setara dengan SMA. Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat membahas pentingnya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Paling banyak itu Paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ujar Mu’ti di hadapan anggota dewan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Selasa, 21 Januari 2026. Pernyataan tersebut disambut tawa oleh peserta rapat.
Menurut Mu’ti, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. Melalui lembaga ini, masyarakat tetap bisa memperoleh pendidikan dan ijazah setara sekolah formal meskipun tidak mengikuti jalur pendidikan reguler.
Ia menjelaskan, angka anak dan masyarakat yang tidak bersekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Persoalannya pun tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Faktor budaya dan geografis turut memengaruhi, seperti pernikahan usia dini serta keterbatasan fasilitas dan akses pendidikan di sejumlah wilayah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM, baik di dalam maupun luar negeri. Penguatan akan difokuskan pada program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, sekaligus pengembangan berbagai kursus keterampilan.
Paket A merupakan pendidikan kesetaraan setingkat sekolah dasar (SD), Paket B setingkat sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan Paket C setingkat sekolah menengah atas (SMA). Ketiga program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan.
Mu’ti juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat. Lembaga tersebut memiliki lebih dari 300 peserta didik, dengan jumlah peserta Paket C sebagai kelompok terbanyak.
“Pesertanya ratusan, dan yang paling banyak justru Paket C,” katanya.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan masih menjadi pilihan penting bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti sekolah formal. Program ini tidak hanya membuka kesempatan memperoleh ijazah, tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan.
Meski demikian, pemerintah tidak ingin perluasan PKBM justru menimbulkan persoalan dalam pengelolaannya. Mu’ti menegaskan bahwa pengawasan perlu diperketat, terutama karena seluruh peserta program pendidikan kesetaraan mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Pemerintah harus memastikan bantuan tersebut dikelola secara tepat dan proses pembelajaran berjalan sesuai ketentuan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah validitas administrasi serta pemenuhan tahapan pendidikan sebelum peserta dinyatakan lulus.
“Kami pastikan tidak boleh ada yang lompat-lompat. Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mu’ti.
Ia menekankan bahwa peserta didik harus menyelesaikan setiap jenjang pendidikan sesuai urutannya. Dengan begitu, kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tetap terjaga dan tidak hanya berorientasi pada pemberian ijazah.
Penguatan PKBM menjadi salah satu strategi Kemendikdasmen untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama pendidikan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, kementerian juga telah memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan informal dan nonformal.
“Ini cara yang kami lakukan agar angka putus sekolah bisa dikurangi dan angka lama belajar bisa kita tingkatkan,” kata Mu’ti.
Melalui pengembangan pendidikan kesetaraan, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya kehilangan kesempatan bersekolah tetap memiliki jalan untuk melanjutkan pendidikan. Sebab, kesempatan belajar tidak seharusnya berhenti hanya karena seseorang tidak dapat mengikuti jalur sekolah formal.
