Tiga Sekolah Rakyat di Sumbar siap beroperasi pada 14 Juli

Sebanyak tiga Sekolah Rakyat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial siap beroperasi pada 14 Juli tahun ajaran baru 2025/2026.

"Tiga Sekolah Rakyat ini siap memulai proses belajar mengajar pada 14 Juli 2025," kata Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah di Kota Padang, Senin.

Ketiga Sekolah Rakyat tersebut masing-masing berada di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Kota Padang, dan di Kabupaten Solok untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Sementara, satu Sekolah Rakyat lainnya tingkat sekolah menengah atas (SMA) berada di Universitas Negeri Padang (UNP).

Syaifullah menyebutkan, untuk Sekolah Rakyat di BBPPKS akan menampung 100 siswa baru atau yang terdiri atas empat rombongan belajar (rombel). Masing-masing rombel akan diisi oleh 25 anak didik.

Kemudian untuk di Kabupaten Solok, Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuk Selasih dengan kapasitas empat rombel. Sementara, untuk Sekolah Rakyat di UNP pada tahun ajaran baru baru menampung dua rombel. Namun, ke depannya ketiga sekolah itu ditargetkan bisa menampung lebih banyak peserta didik.

Secara umum Dinas Sosial Sumbar sudah mendata delapan kabupaten dan kota yang akan atau sedang mengupayakan pendirian Sekolah Rakyat, serta ditargetkan bisa beroperasi penuh pada 2026.

Delapan Sekolah Rakyat itu tersebar di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terkait kesiapan guru dan kepala sekolah, Syaifullah menyebut ketiga satuan pendidikan tersebut sudah siap meskipun masih terdapat kekurangan guru mata pelajaran.

"Kemarin itu baru selesai pembekalan Kepala Sekolah Rakyat, dan tiga kepala sekolah dari Sumbar juga ikut. Artinya sudah siap untuk melaksanakan Sekolah Rakyat," kata Syaifullah.

Berdasarkan data yang diterima Dinas Sosial Provinsi Sumbar total guru yang akan mengajar di tiga Sekolah Rakyat itu berjumlah 29 orang. Namun, dari jumlah itu masih terdapat kekurangan guru mata pelajaran agama.

"Kekurangan ini akan terus kita upayakan agar Sekolah Rakyat program unggulan Presiden bisa terlaksana dengan baik. Kemudian untuk kurikulum juga sudah siap," ujarnya.

Sumber : antarasumbar.com